Poligami saat ini masih menjadi pembicaraan hangat ditengah-tengah masyarakat. Aksi pro dan kontra terus berdatangan menyikapi permasalahan poligami termasuk dikalangan para aktivis perempuan. terutama kalangan feminis yang menganggap bahwa poligami merupakan salah satu wadah penindasan kaum laki-laki kepada perempuan. Bahkan pandangan ini seakan-akan memperoleh legitimasi dengan adanya praktek-praktek di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Pendapat yang lain menyatakan bahwa, dilarangnya poligami justru menjadi pemicu dan cenderung melegalisasi prostitusi. Berbagai pendapat terus mengalir kian menambah riuhnya perdebatan mengenai poligami.
Berikut poin-poin penting yang disampaikan oleh seorang Muslimah HTI – DPD I DIY, Ibu Meti Astuti, SEI pada kesempatan tersebut:
• Adanya upaya pelarangan poligami serta berbagai propaganda aktivis perempuan yang menentang poligami dalam pandangan Muslimah HTI adalah bagian dari skenario besar untuk menghapus syariat Islam dalam hukum-hukum keluarga dengan ending liberalisasi keluarga muslim
• Poligami mubah dalam Islam disertai dengan kejelasan dalil.
• Maraknya praktek buruk tentang poligami dimanfaatkan aktivis feminisme untuk melakukan stigmatisasi Islam dan propaganda negatif terhadap syariat Islam.
• Umat Islam digiring secara bertahap untuk menerima proses liberalisasi dan menerima nilai-nilai KKG yang kemudian setahap demi setahap menuju proses legislasi dan amandemen UU perkawinan dan KHI yang masih sarat dengan syariat Islam.
• Masyarakat dijauhkan dari hukum-hukum Islam seputar keluarga, yang ditandai salah satunya dengan diterapkannya KKG sebgai awal liberalisasi keluarga muslim dan kehancuran umat Islam.
• Adanya kekeliruan maupun kesalahan dalam pelaksanaan poligami, bukan disebabkan karena kesalahan dari syariat Islamnya akan tetapi karena kekeliruan atau kesalahan dalam mengimplementasikan praktek poligami bagi pelakunya.
• Perkara poligami tidak kita lihat dari ada atau tidaknya manfaat yang diberikan. Akan tetapi poligami merupakan bagian dari Hukum syara (Syarat Islam).
Pembicara lain, seorang Jaringan Perempuan Jogja, Bapak Subhi Ridho juga menyampaikan:
• Berangkat dari therminologi (tanpa standar), bahwa poligami dan poliandri adalah perkara yang sama. Pria maupun wanita tidak boleh berpoligami. Artinya menurut mereka bahwa poligami memiliki definisi dan hukum yang sama dengan poliandri. Yang intinya mereka menolak poligami yang berangkat dari fakta kekeliruan pelaksanaan poligami di tengah-tengah masyarakat.
•
• Poligami mubah, sehingga mengambil poligami sebagai solusi tergantung dari kondisi di dalam keluarga tersebut yang juga di standarkan kepada kejelasan criteria menurut pandangan Islam.
Catatan tambahan.
propaganda menolak poligami digencarkan
oleh kalangan feminis, tapi kemaksiatan berupa pergaulan bebas dan praktek
prostitusi dibiarkan marak. apa yang sebenarnya diingankan oleh pejuang gender,
feminis wa akowatuha? mereka menjerumuskan manusia, termasuk perempuan
(muslimah khususnya)pada jurang kehinaan bernama gerakan feminis dan gender
menuju kehidupan liberal ala barat yang sangat jauh dari Islam. terlepas mereka
sadar atau tidak. tugas kita berikutnya adalah membentengi muslimah dari
cengkraman mereka dan membongkar kesalahan2 berfikir mereka serta terus
berupaya dan berdoa agar pejuang2 gender (yg notabene muslim) itu memutus
hubungan mereka dg penyandang dana mereka dan memukul balik serangan mereka
dengan perjuangan islam mengembalikan kehidupan Islam yang lama telah hilang.
allahumma amin
0 Comments